Hak Cipta

Hak cipta (lambang internasional: ©, Unicode: U+00A9) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Sejarah Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin").Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentangcopyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia^[1]. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997^[2].

Hak-hak Yang Tercakup dalam Hak Cipta

Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

§  membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),

§  mengimpor dan mengekspor ciptaan,

§  menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),

§  menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

§  menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"^[2].

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karyaseni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

[sunting]Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan^[2]. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.

Perolehan Dan Pelaksanaan Hak Cipta

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu).

[sunting]Perolehan hak cipta

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (Copyright Designs and Patents Act1988) dan Indonesia (UU 19/2002 pasal 8). Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta.

Ciptaan yang dapat dilindungi

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu ataumusik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (sepertiseni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dandatabase dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Penanda hak cipta

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (copyright notice). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "copyright", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern.

Lambang © merupakan lambang Unicode 00A9 dalam heksadesimal, dan dapat diketikkan dalam (X)HTML sebagai ©, ©, atau ©

Jangka waktu perlindungan hak cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

SUMBER:
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Perangkat Hukum di Indonesia

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

§  Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

§  Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

§  Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

§  Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

§  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

§  Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

§  Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

WACANA

Kalau bicara perlindungan atau hubungan antara produsen dan konsumen maka masuk dalam kelompok hukum dimana para pihak mempunyai hak sama dalam perdata

Siapa yang mau dilindungi  ? Konsumen

Mengapa di lindungi  ?  karena ada yang lemah atau kalau posisi konsumen tidak kuat

Hubungan antara konsumen dan produsen masuk dalam kelompok hukum Publik.

Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.

I. ISTILAH

Istilah konsumen dalam beberapa peraturan / UU

1.   Makna Konsumen Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2

“Tiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dimasyarakat”

Yang dimaksud dengan tersedia di masyarakat adalah        :

Barang yang tidak ditawarkan secara umum dan barang tsb langka tidak disebut konsumen.

Contoh   :

Seseorang membeli sebuah mobil karena penjual kepepet

Tersedia di masyarakat untuk kepentingan siapa  :

Batasan Kepentingan adalah  :

-   Diri sendiri

-   Keluarga

-   Orang lain

-   Kepentingan mahluk lainnya

Jika terpenuhi 4 diatas maka dapat dikatakan konsumen Keempat unsur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen

Kesimpulan  :

Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dan tidak diperjual belikan

2.   Istilah konsumen  pada GBHN 1993 No II

3.   UU No 5 tahun 1999 tentang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat

4.   KUHPer (BW) tapi istilahnya buakn konsumen melainkan Koper

Kesimpulan  istilah konsumen dari berbagai Peraturan / UU adalah :

Pemakai (konsumen Akhir)

Konsumen Ada 2 Yaitu

1.   Konsumen Antara

      Konsumen yang memperantarai antara produsen dengan pengecer

2.    Konsumen Akhir

Pemakai atau konsumen Akhir

Perlindungan Adalah

Mengapa perlu ada perlindungan pada konsumen ?

Ada beberapa rujukan atau patokan atau alasan yaitu  :

1.      konsumen yang berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal.

2.     sesuai dengan tujuan hukum yaitu secara teoritis melindungi yang lemah

3.     upaya atau langkah untuk mempertahankan hak2 konsumen atau pemakai barang dan jasa

Hukum adalah  :

Sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi.

Kesimpulan Hukum perlindungan konsumen

Himpunan peraturan yang mengatur tentang upaya2/langkah untuk mempertahankan hak2 pemakai atau konsumen dari gangguan pihak lain.

PENGERTIAN KONSUMEN PASAL 2 UUPK

1.      Setiap Orang

-   orang

-   Badan Hukum

2.     Pemakai

Konsumen Akhir

3.     Barang dan jasa

-   Barang

      * benda bergerak/berwujud

      * benda tidak bergerak/tidak berwujud

      * benda dapat dan tidak dapat dihabiskan

-   Jasa

Prestasi yang dilakukan

4.     Kepentingan

-     Diri sendiri

-     Keluarga

-     orang lain

-     Makhluk lain

5.     Tersedia di Masyarakat

6.     Tidak Untuk diperdagangkan

Pelaku Usaha

-Produsen

-Penyalur

-Penjual

-Penyedia Uang

-Media Periklanan

Barang

Menurut Pasal 1 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen

“setiap benda yang dikategorikan dengan berbagai hal”

SUMBER HUKUM

1.   Hukum Tertulis

-   UU Perlindungan Konsumen

-   UU Pangan

-   UU Obat2 an

-   UU penyiaran

-   UU Periklanan

2.   Hukum Tidak Tertulis

Kebiasaan

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1.   Ecosoc (dewan ekonomi dan sosial PBB)

Resolusi PBB Tahun 1998 tentang adanya perlindungan Konsumen

2.   WTO ( Word Trade Organization)

3.   IOCU/CI

SUMBER HUKUM MEMILIKI SIFAT

1.   Mengatur

Perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha

2.   Memaksa

Pasal 383 KUHP

“Bagi penjual yang menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka diancam sanksi pidana”.

SUMBER HUKUM TERIKAT

-     Bidang Perdata

-     Bidang Pidana

-     Bidang Tata Negara

-     Bidang Hukum International

HUBUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN HUKUM KONSUMEN

Di dalam Hukum Konsumen diperlukan adanya Hukum Perlindungan Konsumen.

HUKUM Konsumen

Setiap Pemakai (Himpunan Peraturan yang mengatur tentang setiap pemakai barang & Jasa)

KAITAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN BIDANG LAINNYA

1.                  Berkaitan dengan hukum perdata & Perikatan (Pandangan Lama)

2.                  Berkaitan dengan hukum persaingan (Competition Law) UU No.5             Tahun 1999 (larangan praktek Monopoli).

3.                  Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual

4.                  Berkaitan dengan hukum kontrak (perjanjian penjualan Barang)

5.                  Berkaitan dengan bidang hukum transportasi

6.                  Berkaitan dengan hukum industri pangan

7.                  Hukum Publik Servis (hukum Pelayanan publik)

8.                  Hukum acara perdata Clas action

9.                  Bidang hukum lingkungan

10.              Berkaitan dengan bidang publikasi/industri periklanan

11.              Berkaitan dengan sosiologi hukum

12.              Filsafat hukum

-  Perjanjian

-  Ham

Mengenai hak-hak konsumen

13.              Psikologi Hukum

Sikap dan perilaku konsumen

14.              Bidang perbandingan hukum

-     transnasional

-     international

hukum diberbagai negara

Kaitan Tambahan

- Globalisasi produksi

Jika kita mempunyai UU perlindungan konsumen maka akan disamakan dengan negara2 lain adalah product yang dibuat dimana-mana dalam setiap negara

- Globalisasi Tehnologi

Misalnya perkembangan dari barang tradisional menjadi modern (dibuat sevara modern)

-  Globalisasi Perdagangan

- Globalisasi Keuangan

Uang mengalir kemana-mana, maka terjadi pasar global, maka terjadi pula konsumen global dibeberapa hal ini kita sesuaikan Per-UU-an yang ada

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen

1.                  Amerika

Negara palinga maju, membicarakan Perlindungan Konsumen Tahun 1960-an. Per-UU-an yang isinya dalam bentuk perlindungan konsumen di AS yang lebih bagus, muncul lembaga-lembaga, putusan-putusan.

2.                  Lahirnya suatu badan yang disebut Internasional organisasi (I.O.C.U) tahun 1960 dipelopori oleh Belanda kemudian berpindah ke London, Pada Tanggal 15 Maret tahun 1993 IOCU berubah menjadi Consumer International (C.I) , dimana YLKI dan LP2K menjadi CI anggotanya sekitar 203 negara dan sekarang tinggal 93 negara.

3.                  Tahun 1978 PBB mendirikan badan khusus yang dinamakan ECOSOC yang membuat resolusi tentang perlindungan konsumen.

4.                  Di Indonesia

a.                   Tahun 1973 lahir yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

b.                  Tahun 1988 Lahir Lembaga pembinaan perlindungan Konsumen (LP2K)

Product YLKI Rancang UU perlindungan Konsumen, YLKI juga memberi bantuan hukum kepada konsumen, bentuk gugatan YLKI adalah Class Action dan kelompok.

Prospek perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu dengan lahirnya  sertifikat Halal. Masalah-masalah yang bersifat makro (universal product yang dibuat adalah product yang tidak merusak lingkungan hidup dan lapisan ozon)

HAK-HAK KONSUMEN berlaku diberbagai dunia atau diakui secara international

Ada 4 hak dasar / umum konsumen

1.      Hak untuk mendapat keamanan

2.     Hak untuk mendapat informasi

Ex  :

Misal makanan kaleng informasinya tertera di kaleng tersebut.

3.     Hak memilih

Memilih produk yang akan kita gunakan (bebas dari hak monopoli)

4.     Hak untuk didengar

Dalam arti kita berhak untuk mengeluh kepada pelaku usaha.

Hak tambahan dari IOCU

5.     Hak atas pendidikan Konsumen

Hak untuk mendapat kan semacam pelatihan agar memperoleh informasi yang akan mendalam

6.     Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Ex  :

Barangnya cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan informasi yang tercantum di labelnya

7.     Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

YLKI punya dapat yang berbeda akan Hak konsumen yaitu  :

idem dengan hak dasar di tambah hak tambahan yang no 7

8 Mei 2008

HAK Konsumen

1.                  Hak dasar

2.                  IOCU

3.                  YLKI

Hak-hak Konsumen Menurut UUPK Pasal 4 yaitu :

1.                  Konsumen menpunyai hak untuk mendapatkan keamanan supaya tidak dirugikan oleh produsen

2.                  Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Ex : Dalam bentuk kemasan product.

-   Adanya kreteria

-   Porprosional

-   Tidak Diskriminatif

3.                  Konsumen mempunyai hak untuk didengar

Konsumen mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atau minta penjelasan

Ex  :

UU Penyiaran seperti iklan yang merugikan dapat disanggakan.

4.                  Mempunyai Hak memilih

a.                   Product mana atau jasa yang akan digunakan konsumen bebas dari tekanan

b.                  Persaingan tidak sehat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat

No 1 Sampai dengan 4 adalah Hak dasar

5.                  Konsumen berhak mendapatkan advokasi tau perlindungan hukum atau bantuan hukum.

Keuntungannya : Ganti rugi atau Kompensasi dari pelaku usaha.

Kalau LSM yang membantu konsumen tujuannya bukan untuk ganti rugi tetapi pemulihan.

6.                  Konsumen berhak mendapatkan pendidikan/pembinaan konsumen

-   Pendidikan Formal

-   Pendidikan Informal : LSM

-   Pelakuk Usaha : Informasi Profil

7.                  Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.

Konsumen harus diberikan barang atau jasa dengan wajar juga antara barang dan jasa itu bernilai wajar, maksudnya nilai tukar yang wajar terhadap barang dan jasa

8.                  Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi

-   Apabila Konsumen dirugikan

-   Batasan pelaku Usaha

9.                  Hak-Hak lain

Terdapat dalam UU lain selain UUPK yaitu :

-   UU No 23 Tahun 1997

      Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

-   UU No 23 Tahun 1992

      Tentang Kesehatan

            Ecolateling cerificate

       Produtc yang diberi sertifikat yang tidak merusak lingkungan

            Malakukan Audit lingkungan

Ecolateling lingkungan Indonesia, di Indonesia Lembaga ekolateling Indonesia (LEI) sama dengan SNI 5000

UU No 5 Tahun 1999 hak dilindungi terhadap akibat negatif dari persaingan curang, yaitu larangan praktek monopoli dan perbuatan tidak sehat.

Ex : Mengadakan Banting Harga (Dumping).

Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha

1.      Beritikat baik

Konsumen berhak mendapatkan tindakan yang beritikat baik dari seorang pelaku usaha

2.     Berlaku jujur terhadap konsumen

Memberikan informasi jujur dan benar

3.     Berkewajiban utuk tidak bersikap diskrimasi

Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan konsumen, konsumen harus diperlakukan sama dari seorang pelaku usaha.

4.     Menjamin mutu

Menjamin barang dan jasa

5.     Memberi kesempatan untuk mencoba barang dan jasa

6.     Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang dia gunakan dan merugikannya.

7.     Ganti rugi dalam bentuk pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha.

Prinsip/teori tentang kedudukan konsumen

1.                  Let the Bayer beware

Artinya :

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang maka tidaklah perlu konsumen mendapatkan perlindungan yang berlebihan.

Hambatannya  :

-   Konsumen tidak mendapatkan akses informasi terhadap barang dan jasa

-   Pengetahuan yang terbatas pada konsumen.

2.                  The Due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

3.                  The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

EX  :

Konsumen yang mendapatkan barang dengan cara adanya perjanjian. Orang yang memiliki barang dengan tanpa perjanjian maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi kedudukan pelaku usaha setara dengan konsumen. Kemauan pelaku usaha harus diikuti oleh konsumen. Misal perjanjian standart yang diterapkan oleh pelaku usaha maka konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar karena yang dijanjikan hanya yang besar saja sedangkan masalah kecil dikesampingkan.

4.                  Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali

-    

Teori yang dekat dengan perlindungan konsumen adalah yang no 4

Prinsip beracara dalam hukum acara perlindungan konsumen

Perlunya atau tujuannya unruk menyederhanakan prosesnya beracara dalam perlindungan konsumen, prinsipnya untuk mempermudah perlindungan terhadap konsumen.

Karena PK beragam maka perlu ditawarkan yang termudah menyelesaikan kasus2 PK

Ada beberapa teorinya untuk menyederhanakan kasus PK

1.                  Small Claim

- LPKSM Pasal 44 UUPK tentang lembaga swadaya yang bisa membantu Perlindungan Konsumen.

- Badan perlindungan konsumen nasional  yaitu BPKN pasal 57 tahun 2001

Alasan perlu small claim

a.                   Kepentingan konsumen tidak dilihat dari besar kecil nilainya

b.                  Untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mendapatkan keadilan.

c.                   Untuk menjaga atau menguji integritas lembaga pengadilan.

2.                  Clas action

Clas action adalah gugatan kelompok, dalam PK lihat pasal 46 ayat 1b UUPK “ sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama “.

PERNA no 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok

Clas action dapat juga digunakan untuk

1.   Mewakili diri sendiri

2.   Mewakili sekelompok orang lain yang banyak jumlahnya

3.   Mewakili sekelompok orang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.

Munculnya sistim seperti ini adalah dari Comman law.

Siapa yang berhak mengajukan gugatan adalah konsumen yang benar-benar dirugikan maksudnya dari sebuah kelompok ada yang paling atau benar2 dirugikan, dibuktikan secara hukum dengan yang bersangkutan melalui transaksi secara langsung

Syarat clas action  :

a.                   Numerocity

Jumlah penggugat banyak, jumlah banyaknya tidak ditentukan oleh UU.

b.                  Comonality

Adanya kesamaan soal hukum, fakta hukum diantara pihak2 yang mewakili dan diwakili.

c.                   Typicality

Mempunyai kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembekalan yang digunakan oleh penggugat dan tuntutannya.

d.                  Adaguacy representacion

Kelayakan untuk  menjadi wakil atau mewakili pihak atau sekelompok orang lain.

            Clas action dalam UU lain yaitu :

-  UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan mis, adanya kebakaran hutan kelompok orang yang kena dampak bisa mengadakan tuntutan.

3.                  Legal Standing

Diatur dalam pasal 46 (1) c UUPK

Lsm mempunyai hak menggugat (hak mewakili) dan LSM tersebut tidak harus sebagai korban. Hak mewakili disebut juga Ius standing

Syarat2 Lsm yang dapat mewakili adalah  :

a.                   Berbadan hukum.

b.                  Mempunyai anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen

c.                   Kegiatan Lsm tersebut sesuai dengan AD (anggaran Dasar)

d.                  Terdaftar atau diakui

Persamaan clas action dengan legal standing

Terjadinya gugatan dari sekelompok orang banyak.

Perbedaan legal satnding dengan clas action

Clas action

-   gugatannya untuk meminta ganti rugi

-   Mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum

Legal standing

-   Gugatannya untuk pemulihan pada kondisi semula

-   Tidak perlu mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum.

LSM yang memakai legal standing antara lain adalah  :

WALHI (Wahana lingkungan hidup Indonesia), walhi lebih menitik beratkan mengenai lingkungan hidup.

Prinsip2 tentang tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yaitu  :

1.                  Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability)

Diatur pada pasal 1365 KUHPer (PMH = Perbuatan melawan hukum), Pasal 1367 KUHPer

Pembuktiannya  :

-   PMH

a.    melanggar hak orang lain

b.    bertentangan dengan kewajiban hak

c.    melanggar kesusilaan

d.    pelanggaran kepatutan

-   Kerugian

a.    Materil

b.    Imateril

-   Hubungan kausal

Sebab akibat

-   Kesalahan

Dapat dipersalahkan

            Karena berdasarkan kesalahan maka ada beban pembuktian yaitu  :

Yang diatur pada pasal 1865 KUHPer, Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dimana dijelaskan beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat.

            Yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas PMH adalah  :

Menurut Pasal 1367

a.    Pelaku/subjek

b.    Atasan/yang diwakili

-   Majikan

-   Koorparasi

2.                  Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumtion of liability principle)

Artinya  :

Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Contoh pembuktian terbalik yaitu  :

Pengangkutan udara

-   pengangkut dilepaskan tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumenya diluar batas kemampuannya sebagai seorang pengangkut.

-   Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian dialami konsumennya (penumpang) akibat kesalahan/kelalaian konsumen itu sendiri.

-   Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila sudah berupaya untuk memperkecil kesalahannya

Pembuktian terbalik dapat dilihat dalam UUPK Pasal 19, 22, 23, 28

Pembahasan Soal Mid semester

1.  Jelaskan Ruang lingkup yang mengatur hukum perlindungan konsumen.

Untuk dapat melihat ruang lingkup hukum perlindungan konsumen kita lihat dulu Istilah dan pengertian Hukum perlindungan Konsumen

-   Hukum                        :

Sekumpulan peraturan yang mengikat dan mempunyai sanksi.

-   Perlindungan  :

Semacam upaya untuk mempertahankan hak-hak pemakai barang dan jasa atau konsumen.

-   Konsumen       :

Orang yang membeli dan memakai jasa. Menurut UUPK Pemakai barang dan jasa.

Jadi kesimpulannya pengertian hukum perlindungan konsumen adalah Himpunan peraturan yang berupaya mempertahankan hak2 pemakai barang dan jasa.

Jadi Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen adalah batasan dimana si pemakai barang dan jasa mendapat perlindungan akan hak nya sebagai pemakai atau konsumen.

2.  Sumber hukum perlindungan konsumen

Tertulis

-   UUPK

-   Per-UU-an

·         Pangan

·         Obat2an

·         Iklan

·         Lingkungan hidup

·         Haki

·         Ketenaga kerjaan

·         Kesehatan

Tidak tertulis

-   Kebiasaan

Dari sisi lain

-                         Hukum perdata

-   Hukum Pidana

-   Hukum administrasi negara

-   Hukum Internasional

3.  Mata Kuliah mana yang ada kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen

-   Haki

-   Hukum Perdata

-   Hukum Acara

-   Filsafat Hukum

-   Sosiologi Hukum

-   Hukum lingkungan hiidup.

-   Hukum Angkutan

4.  Jelaskan Hak dasar Konsumen

1.                  Hak atas keamanan

2.                  Hak untuk mendapat Informasi

3.                  Hak untuk memilih

4.                  Hak untuk di dengar

5.  Sebutkan Andil YLKI

YLKI melakukan langkah yang signifikan yaitu  :

-   Melahirkan UU No 8 tahun 1999.

-   Melakukan penelitian dan menginformasikan kepada masyarakat

-   Advokasi

Menampung keluhan konsumen, membuat gugatan dsbnya.

6.  Prinsip Kedudukan Konsumen

Let the Bayer beware

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang

The Due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali

7.  Perbedaan Clas action dengan legal standing

Terletak pada tuntutannya

-   Clas action pada ganti rugi

-   Legal standing pada pemulihan kondisi yang terjadi karena pelanggaran perlindungan konsumen.

-   Clas Action yang mewakili korban

-   Legal standing yang mewakili boleh tidak korban

-   Clas action dalam yang mewakili mempunyai kesamaan fakta hukum

-   Legal standing yang mewakili boleh tidak mempunyai kesamaan dalam fakta hukum

8.  Jelaskan pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum perlindungan konsumen

Dalam UUPK memang memakai beban pembuktian terbalik sesuai dalam pasal 19,22,23,28

Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

 SUMBER: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen

http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-perlindungan-konsumen.html